Selamat Datang di Koperasi UPK LEUWISARI Nomor Induk Berusaha:8120012180119 ---DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA---

Tuesday, 12 January 2021

PSBB dan AKB di Jawa Barat

 

KOTA BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Jabar Nomor: 443/Kep.10-Hukham/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara Proporsional di 20 Daerah Kabupaten/Kota di Jabar dalam rangka Penanganan COVID-19. 

Kepgub ini ditandatangani  pada Jumat (8/1/2021) dan mulai berlaku pada 11 Januari sampai 25 Januari 2021. 

Ke-20 daerah yang akan memberlakukan PSBB Proporsional yakni Kabupaten Sukabumi, Sumedang, Cirebon, Garut, Karawang, Kuningan, Ciamis, Bandung, Bandung Barat, Majalengka, Bekasi, Subang, Bogor, Kota Depok, Tasikmalaya, Banjar, Bandung, Bogor, Bekasi, dan Cimahi.  

Selain itu, Kang Emil juga mengeluarkan Kepgub Jabar Nomor: 443/Kep.11-Hukham/2021 tentang Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baruatau New Normal di Tujuh Daerah Kabupaten/Kota di Jabar dalam rangka Penanganan COVID-19. 

Ketujuh daerah tersebut yakni Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran. AKB diterapkan pada 11-25 Januari 2021.

Ketua Harian Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Daerah Provinsi Jabar Daud Achmad mengatakan, kedua Kepgub Jabar tersebut dikeluarkan supaya PSBB Proporsional dan AKB di Jabar berjalan optimal.

Daud pun menekankan, kedisiplinan masyarakat terapkan protokol kesehatan amat penting dalam pengendalian sebaran COVID-19 saat PSBB Proporsional dan AKB berlangsung. 

Masyarakat bersama pemerintah merupakan garda terdepan melawan COVID-19. Banyak bukti ilmiah menunjukkan, penerapan protokol kesehatan efektif cegah penularan COVID-19.

"Ketentuan PSBB Proporsional dan AKB wajib diterapkan masyarakat. Masyakat pun harus konsisten menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Sebab, masyarakat dan pemerintah adalah garda terdepan mengendalikan COVID-19," ucap Daud. 

"Kalau protokol kesehatan diterapkan dengan ketat, kami yakin pengendalian COVID-19 dan pemulihan ekonomi di Jabar dapat berjalan bersamaan," imbuhnya. 

Surat Edaran Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Daud menjelaskan, selain Kepgub, Kang Emil mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 72/KS.13/HUKHAM tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam Penanganan COVID-19 di Provinsi Jabar. 

Surat edaran tersebut ditujukan untuk bupati/wali kota, TNI/Polri, pelaku usaha, pelaku perjalanan, dan masyarakat Jabar. 

"Terdapat sepuluh poin dalam surat edaran tersebut. Poin pertama, semua pihak diharapkan untuk meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan dengan tanggung jawab penuh menaati ketentuan-ketentuan soal penanganan COVID-19 dan penegakan protokol kesehatan," kata Daud. 

Daud menuturkan, dalam surat edaran tersebut, pembatasan kegiatan masyarakat ditetapkan sesuai level kewaspadaan masing-masing daerah. Pembatasan kegiatan meliputi pengaturan kegiatan di tempat kerja dengan menerapkan Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO). 

Selain itu, kegiatan belajar mengajar masih dilaksanakan secara daring. Untuk sektor esensial yang berkaitan kebutuhan pokok masyarakat dapat tetap beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan dengan ketat. Begitu juga kegiatan konstruksi.

"Kegiatan dan jam operasional untuk restoran, rumah, makan, pusat perbelanjaan, dan usaha sejenis. Kegiatan ibadah di tempat ibadah diizinkan dengan pengaturan pembatasan kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat," ucap Daud. 

"Semua kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dibatasi dengan ketat. Termasuk kapasitas dan jam operasional transportasi umum," imbuhnya. 

Menurut Daud, penerapan protokol kesehatan harus disertai dengan peningkatan tracking, tracing, dan treatment. Selain itu, fasilitas kesehatan, kapasitas tempat tidur, ruang Intensive Care Unit (ICU), maupun tempat isolasi, harus diperkuat.

"Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara dan penanggungjawab fasilitas umum yang melaksanakan kegiatan wajib melaksanakan protokol kesehatan. Mulai dari memakai masker, membatasi interaksi fisik dan menjaga jarak, sampai mengindari kerumunan," katanya. 

"Pihak yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan Peraturan Gubernur Jabar Nomor 60 Tahun 2020," tambahnya. 

Daud menuturkan, pelaku perjalanan yang akan memasuki wilayah Jabar harus memenuhi berbagai ketentuan. Pertama, bertanggung jawab atas kesehatan masing-masing dan patuh terhadap regulasi yang berlaku. 

Pelaku perjalanan pun harus menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab dengan metode PCR ataupun rapid test antigen. Surat tersebut harus dikeluarkan paling lama tiga hari sebelum keberangkatan menuju Jabar.

"Selama berada di Jabar wajib memiliki surat keterangan hasil negatif uji swab PCR atau rapid test antigen yang masih berlaku," katanya. 

"Bagi pelaku perjalanan yang berangkat dari Jabar, surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau rapid test antigen yang masih berlaku dapat digunakan untuk perjalanan kembali ke Jabar," imbuhnya. 

Khusus bagi 20 daerah yang akan menerapkan PSBB Proporsional wajib melaksanakan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.

 

HUMAS JABAR
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar
Setiaji

sumber berita: Home - Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat (jabarprov.go.id)/&http://humas.jabarprov.go.id 

Wednesday, 16 December 2020

UPK LEMERSING SUMATERA BARAT SAMBANGI KOPERASI UPK LEUWISARI TASIKMALAYA

 

KOPERASI UPK LEUWISARI, Tasikmalaya menerima peserta studi banding dari UPK LEMERSING X Koto Sumatera Barat.
Acara yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 ini dihadiri oleh 5 orang delegasi dari UPK LEMERSING yang terdiri dari BKAD, UPK dan BP-UPK. Turut hadir Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kab.Tasikmalaya yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengawasan, Camat Leuwisari dan Ketua APDESI Kecamatan Leuwisari. Ketua BKAD UPK LEMERSING sekaligus sebagai Anggota DPRD Kab.Tanah Datar Sumatra Barat, Benny Remond mengatakan maksud kunjungannya selain studi, juga menjajaki kemungkinan kerja sama ke depannya dengan koperasi UPK LEUWISARI.

"Kami harapkan ke depannya UPK LEMERSING MANDIRI dapat menjalin kerjasama, terutama tentang pengembangan bisnis dan sistem manajemen koperasi yang sudah sedemikian maju dan berdampak kesejahteraan anggotanya," 

Beliau pun sangat berterimakasih atas penerimaan yang begitu hangat dari tuan rumah, " semoga Alloh SWT membalas dengan sesuatu yang lebih baik lagi" pungkasnya.

H. Herman Suherman selaku Ketua KOPERASI UPK LEUWISARI menyatakan bahwa "kami sangat bahagia dapat menerima kedatangan saudara  jauh kami dari Sumatera Barat, semoga pertemuan ini bukan pertemuan yang pertama & terakhir dan kami pun berharap hasil dari studi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak".
( na2nk.rht)

Sunday, 15 November 2020

www.upkleuwisari.com: Formulir Pendaftaran Anggota KSP UPK LEUWISARI

www.upkleuwisari.com: Formulir Pendaftaran Anggota KSP UPK LEUWISARI: Bagi masyarakat yang akan mendaftarkan diri sebagai anggota Koperasi Simpan Pinjam UPK LEUWISARI diwajibkan untuk mengisi formulir pendaft...

Sunday, 30 August 2020

KOPERASI UPK LEUWISARI SANTUNI 673 YATIM PIATU




KOPERASI UPK LEUWISAR
I, santuni 673 Yatim Piatu se-Kecamatan Leuwisari, acara yang digelar bertepatan dengan bulan Muharam ini dilaksanakan di 7 desa yang tersebar di Kecamatan Leuwisari, tidak hanya Yatim Piatu santunan juga diberikan kepada Guru mengaji, Diniyyah, Duafa ,Jompo serta takmir Masjid dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1094 orang. Dana santunan ini berasal dari SHU KOPERASI UPK LEUWISARI Tahun Buku 2019 dengan Total Anggaran sebesar Rp.102.550.000 atau Rp.14.650.000 per Desa. Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik berkat partisipasi dari Pemerintahan Desa se-Kecamatan Leuwisari, Ketua KOPERASI UPK LEUWISARI H. Herman Suherman pada kesempatan yang sama mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada para Kepala Desa yang telah membantu sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan terimakasih tak terhingga kepada seluruh Anggota KOPERASI UPK LEUWISARI yang telah menunaikan kewajibannya tepat waktu dan yang telah berbelanja di Toko UPK LEUWISARI karna dari pengembalian itu lah kami bisa memperoleh surplus yang dapat dialokasikan untuk kegiatan Sosial, pungkasnya.

Ditemui di Kantornya Manager KOPERASI UPK LEUWISARI Nanang Ruhimat,S.Kom menambahkan Kegiatan ini akan terus lestari karena tertera dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KOPERASI UPK LEUWISARI dimana alokasi untuk Dana Sosial sebesar 15% per-tahun buku, semoga tahun depan jumlah anggaran akan lebih besar lagi, sehingga jumlah pemanfaatnya pun akan bertambah.(na2nk.rht)